PROYEK kereta cepat Jakarta-Bandung (KCJB) masih saja menimbulkan kontroversi. KCJB yang diperkirakan akan mulai beroperasi pada tahun 2023 ini, sebelumnya telah menuai kontroversi akibat pembengkakan biaya pembangunan yang akhirnya membuat proyek yang dikerjasamakan dengan Tiongkok ini menjadi lebih mahal daripada biaya pembangunan yang ditawarkan oleh Jepang. Kali ini kontroversi lain timbul setelah adanya laporan hasil investigasi jurnalis yang menyebut bahwa proyek KCJB ini akan mengalami kerugian selama pengoperasiannya antara tahun 2023 hingga 2061.
"Laporan jurnalis ini didapatkan dari sebuah dokumen yang menyebutkan bahwa pada delapan dari sepuluh tahun pertama pengoperasian KCJB, PT.KCIC akan mengalami kerugian total senilai US$ 399 juta. Kemudian pada empat tahun dari sepuluh tahun kedua pengoperasian KCJB, PT.KCIC akan mengalami defisiensi kas sebesar US$ 584 juta. Lalu, pada sepuluh tahun ketiga, kerugian diproyeksikan hanya terjadi sekali, yakni pada 2047, senilai US$ 39 juta. Kerugian ini sudah dihitung dengan asumsi jumlah penumpang bisa mencapai 100 persen target atau 31 ribu penumpang per hari. Oleh sebab itu ada kemungkinan kerugian operasi KCJB tersebut akan menjadi lebih besar sebab target jumlah penumpang sebanyak 31 ribu per hari diperkirakan akan sulit dicapai," ungkap Anggota DPR RI dari Fraksi PKS Suryadi Jaya Purnama (SJP) kepada media ini, Jumat (2/12/2022).
Sulitnya pecapaian target ini ujar SJP karena adanya persaingan antara KCJB dan moda transportasi yang telah ada, misalnya kereta api Argo Parahyangan, layanan angkutan travel, bus, hingga kendaraan pribadi. Oleh sebab itu saat ini ada wacana pemerintah bersama PT Kereta Api Indonesia (Persero) untuk menghapus layanan KA Argo Parahyangan rute Jakarta-Bandung. Namun upaya itu pun diperkirakan masih belum cukup lantaran traffic KA Argo Parahyangan hanya sekitar 12 ribu penumpang per hari. Sehingga tidak hanya sampai disitu, diperkirakan harga tiket KCJB akan dijual paling rendah sebesar Rp 150 ribu, sehingga berpotensi merebut jeruk pasar layanan angkutan travel dan bis yang saat ini harga tiketnya di kisaran Rp 80 ribu hingga Rp 150 ribu bergantung pada tipe layanannya. Saya sendiri menolak wacana penutupan jalur KA Argo Parahyangan. Penetapan harga tiket KCJB yang terlalu rendah dan tidak wajar karena dapat mematikan UMKM transportasi yang melayani rute Jakarta - Bandung.
"Harga tiket yang terlalu rendah ini, didukung oleh sebuah penelitian yang dilakukan oleh Puslitbang Kemenhub pada tahun 2014, dimana disebutkan bahwa konsumen moda transportasi kereta api khususnya Kereta Api Argo Parahyangan memiliki kepentingan yang tinggi terhadap Headway/jarak waktu perjalanan kereta dan ketersediaan kereta kelas Bisnis. Penelitian yang sama juga menyebutkan bahwa konsumen kereta api memiliki kepentingan yang rendah terhadap harga tiket yang ditawarkan. Hal ini menunjukkan bahwa konsumen lebih mementingkan kepuasan layanan dibandingkan dengan harga tiket yang rendah," sambungnya.
Oleh sebab itu tukas SJP, sejalan dengan penelitian tersebut diatas, maka kita meminta agar Kemenhub mulai membuat regulasi tarif di Bidang Perkeretaapian seperti hal nya regulasi tariff di Bidang Penerbangan. Kami juga meminta adanya batas atas dan batas bawah harga tiket kereta api. Hal ini diperlukan untuk menjamin adanya persaingan usaha yang sehat, dan menjamin keberlangsungan usaha kecil dan menengah di bidang transportasi seperti bis dan travel. Hal ini dibutuhkan karena dalam proyek KCJB telah masuk pihak swasta asing yang memiliki saham KCJB sebesar 40% dan tidak ada jaminan di masa yang akan datang bahwa konsorsium yang dipimpin PT.KAI saat ini akan terus menjadi pemegang saham mayoritas, sehingga regulasi tarif di bidang perkeretaapian menjadi sangat dibutuhkan.
Selanjutnya tandas dia, KCJB ini perlu ditargetkan untuk mengalihkan para pengguna moda pribadi ke moda kereta api dan bukan untuk mencuri pasar pengguna angkutan umum lainnya, apalagi jika angkutan umum tersebut berbasis UMKM dimana usaha tersebut menyerap banyak tenaga kerja. Seharusnya Pemerintah hadir untuk mengatur segala macam jenis transportasi agar masyarakat dapat memperoleh banyak pilihan. Jangan sampai Pemerintah membuat kebijakan yang berat sebelah demi menyelamatkan bisnis kereta cepat yang sedari awal dibuat dengan perhitungan yang ceroboh, kemudian malah membuat ribuan orang berpotensi kehilangan lapangan pekerjaan.(red)
