-->
  • Jelajahi

    Copyright © LombokTREND.com
    Best Viral Premium Blogger Templates

    Iklan

    Cikal Bakal Mandalika

    LombokTrend
    Selasa, Desember 14, 2021, 7:16 AM WIB Last Updated 2021-12-13T23:16:34Z


    Tentu saja, perhatian Presiden Jokowi pada Mandalika bukanlah datang tiba-tiba. Melainkan melalui sebuah proses yang perlu juga diketahui khalayak. Presiden Jokowi tahu persis, bahwa lahan-lahan di KEK Mandalika telah dibebaskan semenjak 1987 silam. Namun semenjak itu, tak banyak kemajuan yang didapat Mandalika. Meski pemerintahan pun berganti-ganti kemudian.

     

    Beginilah semuanya bermula. Dimulai dari langkah DPRD NTB Periode tahun 1999-2004. Dalam pertemuan kemarin, hal tersebut pun mengemuka. Kala itu, DPRD NTB yang dipimpin HL Serinata mengambil inisiatif membentuk Panitia Khusus tentang tanah Mandalika. Pansus diketuai Wakil Ketua DPRD NTB Kala itu H Abdurrahim dengan pimpinan DPRD NTB lainnya sebagai wakil ketua Pansus.

     

    Program utama DPRD dengan membentuk Pansus kala itu adalah bagaimana mengembalikan tanah Mandalika yang saat itu dikuasai oleh LTDC, anak usaha Group Rajawali, perusahaan milik Peter Sondakh. Totalnya 1.250 hektare. Tanah itu dibeli melalui pinjaman berupa sindikasi perbankkan. Namun, menjadi kredit macet, yang kemudian asetnya lantas diserahkan ke Badan Penyehatan Perbankkan Nasional, dan HPL nya menjadi milik negara. Pinjaman tidak bisa dibayar. Sisa utangnya Rp 771 miliar.

     

    Kepada Ibu Mega yang kemudian menjadi Presiden menggantikan H Abdurrahman Wahid diusulkan agar sertifikat HPL kawasan eks LTDC tersebut diberikan kepada Pemprov NTB. Dalam pertemuan dengan Ibu Mega, selain pimpinan DPRD NTB, juga hadir Gubernur NTB kala itu H Harun Al Rasyid. Usulan tersebut kemudian disetujui oleh Presiden Megawati.

     

    Dalam prosesnya kemudian, pada 2003, terjadi suksesi kepemimpinan di NTB. Ketua DPRD NTB kala itu, HL Serinata kemudian terpilih menjadi Gubernur NTB menggantikan Gubernur Harun. Saat itu, sertifikat HPL lahan Mandalika secara resmi telah diserahkan negara kepada NTB.

     

    Namun begitu, dalam lima tahun periode kepemimpinan Gubernur NTB HL Serinata, pembangunan Mandalika belum sempat terealisasi. Meski kala itu, sudah ada rencana kerja sama dengan Badan Usaha Milik Uni Emirat Arab untuk pengembangannya. Sampai kemudian kembali terjadi suksesi kepemimpinan di NTB. Di mana Gubernur NTB kemudian dijabat TGB HM Zainul Majdi. Kemudian Presiden kala itu dijabat Susilo Bambang Yudhoyono. Dan kemudian, sertifikat HPL tersebut malah kembali kepada pemerintah pusat dari pemerintah NTB seiring dengan kerja sama pembangunan Mandalika dengan Badan Usaha dari Uni Emirat Arab.

     

    Lalu pada tahun 2008 di mana kala itu, Menteri Pariwisata pariwisata dijabat Jero Wacik, digelar pertemuan di Gedung Sapta Pesona Kementerian Parwisata. HPL Mandalika diminta dikembalikan ke Pemprov NTB, karena belum juga terbangun. Tapi, sampai tahun 2014, hal tersebut tidak terwujud. Sampai kemudian Joko Widodo terpilih menjadi Presiden.

     

    Pada awal tahun 2015, seluruh Ketua DPD PDI Perjuangan dikumpulkan oleh Ketua Umum Hj Megawati Soekarnoputri di Istana Merdeka dan menggelar pertemuan dengan Presiden Joko Widodo. Saat itu, hadir pula Menko PMK Puan Maharani dan Sekretaris Kabinet Pramono Anung. Kala itu, PDI Perjuangan memang sedang menggelar Rapat Kerja Nasional.

     

    Seluruh Ketua DPD PDI Perjuangan diminta menyampaikan usulan pembangunan dan seluruh uneg-uneg di daerahnya masing-masing ke pada Presiden Joko Widodo. Bu Mega kemudian mempersilakan Ketua DPD PDI Perjuangan NTB untuk menyampaikan usulan pertama kali.

     

    Usulan tentang pentingnya pembangunan Mandalika pun mengemuka. Di mana, kawasan ini telah dicita-citakan sejak lama pengembanganya oleh Bu Mega kala menjabat Presiden. Sebuah kawasan wisata yang indah tiada tara. Memiliki pasir putih yang khas, berbulir seperti merica.

     

    Kepada Kepala Negara disampaikan, pembangunan kawasan Mandalika akan menjadi mercusuar bagi Indonesia. Dan disampaikan pula, di dalam kawasan seluas 1.250 hektare tersebut di dalamnya masih ada lahan milik masyarakat yang belum dibebaskan.

     

    Presiden pun menyampaikan. Mandalika akan menjadi prioritas untuk ditangani pemerintah pusat. Semenjak itu, gerak cepat dimulai. Presiden Jokowi mengunjungi Mandalika. Presiden Jokowi pun ingat betul bagaimana di tengah lahan tersebut masih ada tanah milik masyarakat yang belum dibayar. Masyarakat pemilik lahan hanya sempat diberikan dana tali asih yang sepenuhnya diprakarsai Ketua DPRD NTB kala itu HL Serinata, yang kemudian menjadi Gubernur NTB.(red)

    Komentar

    Tampilkan

    Terkini

    Kuliner

    +