-->
  • Jelajahi

    Copyright © LombokTREND.com
    Best Viral Premium Blogger Templates

    Iklan

    Berharap RJ pada Kasus Fihiruddin

    LombokTrend
    Jumat, Januari 20, 2023, 6:14 AM WIB Last Updated 2023-01-19T22:18:58Z


    Berkenaan dengan gugatan perkara No. 278 / Pdt.G / 2022 Tertanggal 21 November 2022 antara  Hj. Baiq Isvie Rupaeda., SH., MH dan Pimpinan DPRD Provinsi NTB selaku para tergugat melawan M. Fihirudin (MF) selaku penggugat di Pengadilan Negeri Mataram, Lalu Ahyar Supriadi selaku Anggota Tim Kuasa Hukum Pembela Rakyat menyampaikan, "Alhamdulillah terhadap permohonan pencabutan gugatan yang kami sampaikan pada hari jumat lalu oleh majelis hakim Pengadilan Negeri Mataram telah mengeluarkan  penetapan pertanggal 19 Januari 2023, dengan amar putusan  diantaranya: mengabulkan permohona penggugat untuk mencabut gugatan tersebut, menyatakan bahwa perkara gugatan dengan register No. 278/Pdt.G/2022 /PN.Mtr dicabut dan dicoret dalam register perkara perdata gugatan di pengadilan negeri mataram," sebutnya kepada lomboktrend.com, Kamis (19/1/2023).


    "Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Mataram atau kalau berhalangan diganti oleh pejabat lain yang sah untuk mencatat pencabutan perkara dimaksud di dalam buku register induk perkara perdata gugatan di Pengadilan Negeri Mataram," sambung dia.


     
    Ditegaskannya bahwa terhadap penetapan pengadilan tersebut, maka gugatan antara Hj. Baiq Isvie Rupaeda., SH., MH dan Pimpinan DPRD Provinsi NTB selaku para tergugat melawan saudara MF secara resmi telah berakhir.


    "Sehingga kami tim penasehat hukum MF berharap dengan adanya pencabutan gugatan ini dapat menjadi sarana untuk mencairkan komunikasi antara pihak MF dengan seluruh anggota Dewan Perwakilan Rakyat NTB," ucapnya.


    Sementara itu Anggota Tim Kuasa Hukum lainnya yang terus konsen mengawal MF, DA Malik menerangkan bahwa dengan dikeluarkannya penetapan pencabutan gugatan, pihaknya bisa lebih fokus memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada MF.


    "Berkenaan dengan kasus yang sedang dihadapinya atas dugaan atau sangkaan yang menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok berdasarkan SARA dan/atau sangkaan lainnya berkenaan dengan dugaan yang secara langsung maupun tidak langsung dapat menginspirasi orang untuk melakukan perlawanan atau keonaran terhadap pertanyaan ataupun lontaran yang pernah disampaikan oleh MF sebagaimana ketentuan pasal 28 ayat (2) Jo pasal 45A ayat (2) Undang-undang RI No. 19 tahun 2016 perubahan atas Undang-Undang RI No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dan/atau pasal 14 dan 15 UU No. 1 tahun 1946 tentang peraturan hukum pidana," ujar Pengacara Muda nan ramah ini.


     
    Kalaupun proses hukum ini tidak dapat di tempuh dengan mekanisme restorative justice  (RJ) terhadap peristiwa hukum yang saat ini sedang dijalani oleh MF, pihaknya berharap proses hukum ini dapat dipercepat.


    "Namun bagaimanapun MF ingin agar peristiwa hukum ini dapat ditempuh melalui mekanisme RJ yang merupakan salah satu upaya yang sah dalam perkembangan praktek hukum pidana di Indonesia," tandasnya.(red)

    Komentar

    Tampilkan

    Terkini

    Kuliner

    +